Negara dan kekerasan agama

Jemaat Gereja HKBP Bekasi gelar kebaktian di depan Istana Merdeka.
Pemberitaan lembaga,

Jemaat Gereja HKBP Bekasi gelar kebaktian di depan Istana Merdeka.

Pemerintah Indonesia dianggap gagal menjaga ketenangan antar umat beragama, ketika kasus-kasus kekerasan atas nama agama terus berlanjut sampai kini.

“Kami menganugerahi FPI yang melakukan kekerasan kepada kami, Tuhan…” Penggalan ratib itu dipanjatkan seorang ibu diantara seratusan anggota Gereja HKBP Bekasi, ketika mereka menggelar kebaktian di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Kebaktian ini digelar bak bentuk protes atas persuasi pelarangan beribadah jemaat Katedral HKBP di Bekasi, Jawa Barat.

“Kami tidak warga kelas dua di negara ini,” teriak koteng jemaat, internal penggalan doanya, yang kemudian disambut yel-yel anggota dom lainnya.

“Tujuan ibadah ini kerjakan mengetuk hati pemimpin negara, agar independensi beragama harus dilindungi…” kata jemaat lainnya, seraya membawa kita Bibel.

Aksi kegundahan ini, yang terjadi dua musim adv amat, merupakan keseleo-suatu gambar unjuk rasa terhadap ketidakberdayaan pemerintah di hadapan berbagai kelompok nan mengatanamakan agama.

Dan, roh yang dialami jemaat gereja di Bekasi itu bukanlah yang mula-mula dan terakhir.

Pada Desember masa suntuk, ketika sebagian besar umat Kristiani di dunia merayakan Natal di gereja, para jemaat Dom Serani Indonesia (GKI) Yasmin, Bogor, harus ‘kesuntukan’ tempat ibadahnya.

Dibayang-bayangi teror kekerasan oleh kelompok penentangnya, mereka kesudahannya menggelar ibadah di kaki lima, lain jauh mulai sejak bangunan gereja milik mereka yang disegel oleh Pemda Bogor, atas desakan beebrapa ormas agama.

“Memang Natal mungkin ini ironis ya. Di negara demokratis, yang memberi otonomi, tetapi kenyataannya semua kempang lumrah nan kita restitusi, tetapi kita (tetap) nggak boleh mengamalkan apa-apa,” kata Gatot, salah-seorang jemaat Gereja Yasmin, dengan masygul.

Memaksudkan keseimbangan ke dempang semua otoritas negara, termasuk kepada bagan kepresidenan, Gatot dan jemaat lainnya hingga detik ini sekadar bisa gigit jari.

Putusan supremsi legislatif yang memenangkan gugatan mereka, tetap tidak diindahkan pemda Bogor.

Berulang terus

Berulangnya kasus-kasus penyudahan dan pengrusakan tempat ibadah, setakat penghalauan kelompok minoritas, merupakan fakta yang mengindikasikan pemerintah bukan boleh bersikap tegas terhadap kelompok-kerubungan pelaku kekerasan.

Sumber bentuk,

NURANI NUUTONGAFPGetty Images

Pemberitahuan gambar,

Warga Ahmadiyah nan menjadi korban kekerasan disholatkan sebelum dimakamkan.

Padahal, menurut Wakil Superior Setara Universitas, Bonar Tigor Naipospos, semoga pemerintah wajib melindungi warganya dalam menjalankan hak beribadah.

“Negaralah nan harus bertindak,” perkenalan awal Bonar. “Karena, bagaimanapun juga, kita berpatokan pada pendirian hak asasi sosok nan universal…”

Dalam catatan Setara Perguruan tinggi, cak semau sekitar 299 kasus peristiwa pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi puas tahun 2022 lampau. “Dan akan tetap ada bahkan meningkat di periode ini (2012), “tambahnya.

Data Setara Perhimpunan itu bukanlah isapan jempol belaka. Lega penghabisan 2022, kelompok minoritas Islam Syiah nan mendirikan pesantren di sebuah desa di Sampang, Madura, diserang dan diusir maka dari itu orang-hamba allah yang enggak dikenal. Pesantren mereka kemudian dibakar sampai lewat.

Ketika kemudian mereka ili di sebuah bangunan olahraga, otoritas kota Sampang mengusirnya, minus menjamin keamanan orang-basyar itu.

Lewati Podcast dan lanjutkan membaca

Podcast

Akhir dari Podcast

“(Mereka) enggak dapat jaminan keamanan berusul aparat keamanan dan (aparat) desa… Kelihatannya ada gerombolan nan ingin memaksakan pendapatnya sendiri (seharusnya mereka pindah)… (Seharusnya) terbiasa tindakan tegas aparat dan mereka harus bersikap independen,” pengenalan Hertasning Ichlas, juru wicara tim advokasi Kasus Sampang.

Penduduk Syiah di Sampang menyanggupi diintimidasi sejak 2006 dan mereka mengaku sudah meminta pertolongan kepolisian tetapi tak terserah tindakan berarti.

Dan, dugaan aparat keamanan tidak bersikap netral, seperti diutarakan Hertasning, terlihat kentara dalam sejumlah kasus yang merayapi warga Ahmadiyah.

Terakhir, massa dari Front Pembela Islam (FPI) melakukan penyerangan terhadap masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 20 April 2012 lalu, dan aparat kepolisian tidak bisa mengerjakan apa-apa.

Andreas Harsono dari organisasi penggiat peruntungan asasi sosok Human Rights Watch mengatakan, insiden ini menunjukkan bahwa Sertifikat Keputusan Bersama tiga menteri 2008 lalu gagal menghentikan kekerasan terhadap Ahmadiyah.

“Kini di Indonesia ada 30 masjid Ahmadiyah ditutup paksa. Terserah yang lebur, suka-suka yang dipakai umpet-umpet. Indonesia jangan ki belajar jalan Pakistan dimana kaum Ahmadiyah dianiaya lantas diteruskan kepada Kristen, Syiah dan Sufi,” pengenalan Harsono.

Payung syariat

Tudingan yang diarahkan kepada aparatur negara, ikut berperan mengawurkan kekerasan atas nama agama terhadap kelompok minoritas, disebut tidak lagi semata sampai fisik.

Bervariasi peraturan kawasan, alias perda, yang tumbuh misal kawul di waktu hujan abu sejak era kemandirian diberlakukan, dianggap timbrung memberangus kebebasan beragama.

Sumur tulang beragangan,

AP

Keterangan gambar,

Rumah kepunyaan anggota warga Ahmadiyah nan diserbu konglomerasi kelompok tertentu.

Menurut Wakil Ketua Setara Institut, Bonar Tigor Naipospos, ada upaya sistematis untuk menciptakan menjadikan sejumlah ordinansi daerah yang inkompatibel dengan konstitusi Indonesia.

“Dan celakanya dengan alasan kemandirian area alias demokrasi tempatan, hal itu didiamkan maka itu pemerintah gerendel yang seakan enggak berdaya untuk melihat kecenderungan ini,” katanya.

Beralaskan data Seimbang, saat ini di Indonesia terdapat 154 Perda tentang syariah yang tersebar di 76 daerah tingkat dua.

Riuk-satu peraturan wilayah itu adalah pelarangan Ahmadiyah, menyusul desakan ormas-ormas tertentu. Selain Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Pandegelang, Pemerintah Kabupaten Garut, serta pemerintahan Kota Samarinda di Kalimantan Timur juga telah mengeluarkan aturan yang sama.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo misalnya mengkhususkan aturan ini ditujukan untuk melarang aktivitas organisasinya, dan bukan melarang keyakinannya, karena “Kita sediakan upaya pencegahan agar tak terjadi gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat,” kata Gubernur Jatim Soekarwo.

Lain semua setuju dengan cermin-sempurna sejenis ini. Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Brawijaya, Malang, Guru besar Doktor Sudarsono, misalnya, mengganggap setiap perda harus mengacu kepada aturan nan ada di atasnya.

“Saya kira tidak gampang membuat perda, perlu ada penapis, apakah dibangun privat rangka untuk mempertahankan NKRI,” katanya kepada beritawan BBC Indonesia, Heyder Affan.

Jika isi perda itu bertentangan, menurutnya, pemerintah ki akal harus turun tangan. “Harus ada kontrol dari pemerintah pusat untuk mengawasi apakah perda-perda itu sudah sepikiran dengan pusat, secara nasional teko sejenis itu,” tandasnya.

Kemauan politik

Kalau pemerintah sendi cak hendak berpose tegas, menurut pengamat politik UI, Donny Gahrial, mereka boleh mencabut perda-perda ‘bermasalah’ yang tidak sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Masalahnya, menurutnya, Pancasila bau kencur dibicarakan ketika Indonesia menghadapi ancaman kelompok-gerombolan yang menghendaki penggantian dasar negara. “Saya kira Pancasila sepanjang waktu harus dibicarakan… Tidak sekedar teori filosofi, tapi bertambah puas kebijakan praktis,” tegasnya.

Karena itulah, lanjut Donny, “kuncinya bukan (semata) pemahaman orang atas pancasila”.

Sumur kerangka,

Depdagri

Keterangan gambar,

Mendagri Gamawan Fauzi menyiagakan revisi UU Ormas yang nantinya boleh membagi sanksi ormas bermasalah.

Lebih semenjak itu, katanya, “kuncinya adalah
Political will, karena semua khalayak bisa mengarifi, tapi tidak semua orang kosen untuk menerjemahkannya internal kebijakan politiknya.”

“Jadi tidak sekedar jargon dan retorika sekadar,” tambahnya.

Pemerintah rahasia sendiri, melalui Kementrian Intern Negeri, telah beberakali berbenturan dengan sikap pemda di tingkat kota atau propinsi tercalit perda yang mereka buat.

Konflik terbuka antara Kemendagri dan Pemda Indramayu terkait perda tentang pelarangan minuman beralkohol, menyulut persuasi kekerasan yang dilakukan ormas FPI di depan gedung Kemendagri, Januari 2012 terlampau.

Ormas itu memasalahkan isi surat Mendagri tentang perda minuman beralkohol, yang disebut ‘mengimpitkan’ Bupati Indramayu untuk membedol perda pelarangan minuman beralkohol.

Apa tanggapan Mendagri Gamawa Fauzi? “Kita evaluasi apakah ini kewenangan Kabupaten, Propinsi alias Pusat? Apakah ini tidak anti dengan manfaat umum? Apakah tidak diskriminatif? Itu nan harus kita luruskan,” tandasnya.

“Bintang sartan misalnya, tolong dievaluasi tentang substansinya, kemudian sekiranya ada nan bertentangan dengan regulasi yang lebih pangkat kita ingatkan. Jadi ini bukan pembatalan,” jelas Gamawan tentang isi suratnya .

Makin lanjur Mendagri menyatakan, yang berwenang mengatur akan halnya pencatuan miras tersebut adalah wewenang pemerintah sendi.

Alasan Mendagri ini, tentu semata-mata ditentang Majelis Cerdik pandai Indonesia. “Kami menyesalkan instruksi itu , karena selama ini (perda tentang pelarangan minuman beralkohol) mutakadim berjalan baik,” kata Pemimpin MUI Sinansari Ecip.

Menurutnya, perda pelarangan minuman persisten ataupun beralkohol dibutuhkan, karena manfaatnya dirasakan refleks oleh penghuni setempat.

Dia khawatir kalau perda itu dicabut, rotasi miras akan makin menjadi, dan dampak negatifnya akan dirasakan publik

“Efeknya orang telah tahu, (utamanya) kesehatan,” tandasnya.

Tarik menarik antara pemerintah ki akal dan pemerintah daerah yang didukung kerubungan ormas agama tertentu, diperkirakan akan terus terjadi detik menyangkut Perda Syariah.

Pembubaran ormas

Pertanyaannya kemudian, apakah ormas-ormas nan berbuat tindak kekerasan tersebut patuh tidak bisa ‘tersentuh’?

Wacana seperti ini sediakala tenggelam, sahaja belakangan dibicarakan ulang ketika umum mulai berani mempertanyakan tindakan main hakim sendiri ormas tersebut.

Peristiwa ini ditandai hal penolakan pembentukan FPI di sejumlah propinsi di Kalimantan, yang dibarengi tuntutan agar ormas seperti FPI boleh dibubarkan sekiranya mujarab mengamalkan tindakan kriminal.

Pemerintah melalui Kementerian Kerumahtanggaan Wilayah menjanjikan mengedit Undang-Undang nomor 8 periode 1985 tentang ormas, yang isinya antara lain akan menyederhanakan mekanisme pembubaran ormas.

Selama ini, kata pakar wicara Kemendagri Reydonnyzar Moenek, rahmat sanksi terhadap ormas yang ‘problematis’ terlalu melebar. “Padalah, ini yang kita coba kita sederhanakan,” kata Moenek.

Hasil revisi itu nantinya akan menyederhanakan prosesnya. “Manakala betul-betul kelak mujarab secara syariat telah melakukan perbuatan melawan hukum misalnya (melakukan) kekerasan, kita akan bersikap tegas,” tambahnya.

Privat draf revisi, menurut Reydonnyzar, ormas itu bisa dibubarkan pemerintah jikalau patuh melakukan kekerasan, padahal sudah ditegur setidaknya tiga barangkali.

Belum diketahui kapan revisi itu akan tuntas, belaka pandai bicara FPI Munarman menganggap sikap Kemendagri ini bertentangan dengan roh kerakyatan.

“Konstitusi kita ‘kan menjamin kebebasan berorganisasi,” kata Munarman kepada BBC Indonesia.