“Kemerdekaan paling puncak yang kita miliki adalah

Kebebasan memilih Sikap

Victor Frankl

Kedaulatan BERKUMPUL DAN BERSERIKAT

foto

Manusia terlahir dengan hak-hak alamiah, yang tidak boleh dilepaskan ataupun diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah, kecuali atas perjanjian. Hoki-hoki keilmuan tersebut yakni milik bagi hidup (life), milik-nasib baik cak bagi n kepunyaan sesuatu (estate), dan nasib baik independensi (liberte). Di Indonesia, hak-hak tersebut sudah tercakup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen nan menjamin perlindungan HAM penduduk negara Indonesia. Salah satu HAM yang dijamin oleh UUD 1945 adalah kebebasan berkumpul dan berserikat yang diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal ini menguraikan bahwa pemuatan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan keseleo satu HAM nan menjadi eigendom konstitusi. Pasal ini pun menegaskan bahwa negara memiliki pikulan untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan menunaikan janji peruntungan tersebut.

Selain itu, kepunyaan untuk berkolaborasi dan berkumpul juga dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi, “Setiap basyar berhak bikin berkumpul, berapat, dan berserikat buat maksud-maksud berdamai”. Sejalan dengan itu, kemudian kerumahtanggaan Pasal 24 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 juga berbunyi, “Setiap warga negara ataupun kelompok masyarakat berwenang mendirikan Organisasi politik Politik, Rancangan Swadaya Masyarakat, ataupun organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya tadbir dan penyelenggaraan negara searah dengan tuntutan preservasi, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-ajakan”. Qada dan qadar ini mengandung makna bahwa masyarakat diberikan hak bakal berperan secara aktif intern manajemen negara melalui organisasi awam sipil di luar rezim demi tercapainya tujuan bangsa ini. Dalam praktik di Indonesia, pengaturan akan halnya jaminan kemerdekaan berkumpul dan berserikat di Indonesia dimulai sreg waktu 1985 yang disebut dengan Perkumpulan, dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang disahkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Secara umum, sifat ini memberi ruang bagi masyarakat Indonesia untuk membentuk perserikatan-perkumpulan sebagai wadah pengorganisasian diri sekaligus juga saluran aspirasi sosial dan politik. Selain KUHPer, supremsi mengenai jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat juga diatur di dalam Staatsblad 1870 Nomor 64. Stb. 1870-64 ini berisi 11 pasal yang menata mengenai perguruan tinggi berbadan hukum, seperti firma, PT, koperasi, dan enggak-tak. Selain itu, di dalam Stb.

1870-64 juga mengeset tentang sekolah tinggi yang tidak berbadan hukum. Secara publik, Stb. 1870-64 mengatur tentang persaksian atas hoki berserikat, pemberian perlindungan hukum dengan pemberian status badan hukum, dan mengatur eigendom-eigendom hukum nan menyertainya. Sebatas lega rezim Orde Mentah, Soeharto memberlakukan kebijakan wadah dan asas tunggal nan memberikan kontrol nan sangat eklektik terhadap aktivitas warga negara, seperti dalam ideologi, pilihan politik, hingga prinsip organisasi mahajana sipil (OMS). Pada era tersebut, Soeharto berusaha mengendalikan OMS dengan menyingkirkan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan UU ini lahir kian menggarisbawahi kepada pertimbangan strategis dibandingkan pertimbangan hukum dan ditengarai merespon bermunculnya ormas-ormas Islam sejak tahun 1950-1n yang dianggap mengancam pemantapan politik. Di era Reformasi, lahir UU No. 16 Periode 2001 akan halnya Yayasan dan kemudian direvisi menjadi UU No. 28 tahun 2004 mengenai Perubahan Atas UU No. 16 Masa 2022 tentang Yayasan. Plong masa 2022, pemerintah sah mencabut UU No. 8 Waktu 1985 dan menggantikannya dengan UU No. 17 Waktu 2022 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Plong tahun 2022, pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Periode 2022 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2022 mengenai Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2022 tentang Ormas.