Wawasan Nusantara Bersifat Manunggal Artinya

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Wawasan Nusantara
maupun
Visi Gugusan pulau Indonesia
adalah sebuah visi nasional Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan kawasan negara kesatuan Republik Indonesia; yang membentangi daratan, laut, serta mega dan urat kayu di atasnya, ibarat suatu kesatuan, keekaan politik, ekonomi, sosial, budaya, benteng, dan keamanan.[1]
Wawasan kebangsaan inilah yang lebih lanjut menjadi cara pandang maupun visi nasion terhadap cita-cita dan cita-cita nasionalnya.[2]

Wawasan nusantara dimaksudkan untuk diadopsi sebagai sikap geopolitik Indonesia,[2]
maupun pengaruh geografis nusantara terhadap politik regional dan hubungan internasional, dipandang dari sudut pandang Indonesia yang mengadvokasi kepentingan nasional Republik Indonesia. Wawasan sikap geopolitik
nusantara
yang bosor makan digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan integritas maritim kebangsaan dalam bilang problem sengketa wilayah dengan negara tetangga.

Sejak pertengahan 1980-an konsep wawasan nusantara sudah lalu dimasukkan intern kurikulum pendidikan Indonesia dan diajarkan dalam pendidikan geografi di sekolah madya. Mata tuntunan wawasan nusantara juga diajarkan dalam
kewiraan
atau pendidikan kewarganegaraan dan kewarganegaraan di universitas cak bagi mendidik adapun kewarganegaraan, nasionalisme dan sudut pandang geopolitik Indonesia.[3]

Pada tahun 2022, kurikulum geografi mutakadim diajarkan setakat sekolah asal, yang dimana wawasan nusantara dijelaskan dengan penajaman puas proses mitigasi, manajemen, dan respon batu sebagai bagian berasal ketahanan nasional. Hal ini sesuai dengan kondisi geografi dan geologi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdapat tepat di atas cincin jago merah, yang rawan terhadap batu alam.[4]

Etimologi dan definisi

[sunting
|
sunting sumber]

Dalam bahasa Indonesia, wawasan penting penglihatan, pandangan atau konsep, sedangkan
Nusantara
secara umum merujuk sreg kepulauan Indonesia.[5]
[6]

Wawasan nusantara adalah kacamata pandang fundamental pecah geopolitik Indonesia. Secara harfiah, wawasan nusantara berarti konsep kepulauan; secara kontekstual istilah ini makin tepat diterjemahkan sebagai visi nusantara Indonesia. Wawasan nusantara merupakan pendirian bikin Indonesia untuk melihat dirinya (secara geografis) sebagai satu keekaan dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan pertahanan.[7]

Wawasan Nusantara adalah wawasan nusantara berpangkal geopolitik Indonesia. Ini yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya koteng, tanah airnya, dan angka-skor taktis di sekitarnya. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan tetap menghormati setiap aspek
kebhinekaan
negeri untuk mencapai tujuan nasional.[8]

Konsep tersebut berupaya mengatasi tantangan geografis yang melekat pada Indonesia; negara yang terdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya masyarakatnya. Bertatap dengan negara nan berambisi dan memperjuangkan persatuan nasional, perairan antar pulau harus dianggap perumpamaan penghubung bukan pemisah.[7]

Selanjutnya wawasan nusantara berkaitan dengan landasan ideologis dan konstitusional, merupakan umpama cara pandang dan sikap awam Indonesia terhadap diri dan letak geografisnya, sesuai dengan ideologi nasional
pancasila
dan UUD 1945.[9]
Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan persatuan provinsi dengan tetap menjunjung tinggi
kebhinekaan
untuk menjejak tenang dan tenteram sosial, kesentosaan bersama, kemenangan, dan tujuan nasional lainnya.[9]

Dua negarawan Indonesia dipuji atas pengembangan konsep geopolitik Indonesia ini; mereka adalah Djoeanda Kartawidjaja, dikreditkan untuk Amanat Djuanda 1957 dan Mochtar Kusumaatmadja, keluaran menteri luar negeri Indonesia (1978-1988) yang memperjuangkan wawasan nusantara sebaiknya diterima secara internasional.[10]

Parasan pinggul

[sunting
|
sunting sumber]

Memori

[sunting
|
sunting sumber]

N domestik memori Indonesia, kekaisaran kuno safi yang menanjak menjadi
hegemon
regional biasanya adalah
talasokrasi; seperti Sriwijaya (abad ke-7 sebatas ke-12) dan Majapahit (abad 14 hingga 15).[11]
Hal ini tidak terlepas dari letak kepulauan Indonesia yang diplomatis umpama penghubung perdagangan global kuno yang mencantumkan dua rahasia peradaban Asia; India kuno dan Tiongkok kekaisaran, terkebat aktif dalam perdagangan rempah-rempah global, nan juga adalah adegan terdepan mulai sejak jalan sutra kelautan kuno.

Lega masa Hindia Belanda,
Ordonantie
(Hukum Belanda) tahun 1939, disebutkan tentang penetapan laut teritorial selama 3 mil laut dengan penarikan garis pangkal beralaskan pasang surut atau kontur pulau. Kodrat ini menciptakan perairan dunia semesta di banyak episode laut antara pulau-pulau Indonesia (misalnya di tengah Laut Jawa dan Laut Banda) yang berlimpah di asing yurisdiksi kebangsaan.

Bangsa Indonesia berbagi pengalaman sejarah tentang perpisahan area, yang harus dihindari demi perturutan nasib bangsa. Hal ini karena independensi nasional sudah dicapai melalui kehidupan persatuan di antara nasion Indonesia seorang. Makanya karena itu, spirit ini harus terus dipupuk dan dipertahankan demi persatuan bangsa bagi menjaga dan melindungi keutuhan wilayah
NKRI.[12]

Setelah kemerdekaan, Indonesia menemukan dirinya sebagai penjaga jalur pelayaran terdepan dunia nan menghubungkan Ki akbar Pasifik dengan Samudra Hindia, menambat Asia Timur dengan Timur Tengah dan Australia. Jalur utama tersebut adalah Selat Malaka, Selat Karimata, Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Lombok, dan Selat Ombai. Berkecukupan puas jalur relasi jalur perdagangan bahari mondial, membuat perairan Indonesia rawan terlibat n domestik perebutan kekuatan universal antar guna
bahari
menyeluruh. Dengan demikian, memastikan keamanan perairan teritorialnya merupakan prioritas kebangsaan.

Pada terlepas 13 Desember 1957, Pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Djuanda tentang wilayah perairan Republik Indonesia. Dalam deklarasi ini, batas laut tak sekali lagi didasarkan pada garis timbul tenggelam, hanya sreg garis pangkal lurus yang diukur dari garis takat yang menyambat noktah-titik terluar pulau-pulau yang termuat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[13]
Keadaan ini menyetip perairan internasional antara pulau-pulau Indonesia, sehingga meningkatkan provinsi perairan.

Penetapan provinsi perairan ditingkatkan berasal 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai tadbir Hukum Jagat, di mana tenggat-batas kepulauan 200 mil diukur terbit garis pangkal perairan teritorial Indonesia. Dengan Publikasi Djuanda, maka secara hukum dan formal Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh dari daratan dan lautan.

Sosial budaya

[sunting
|
sunting sumber]

Peta di Museum Kebangsaan nan menampilkan persebaran dan keragaman kesukuan di Indonesia.

Indonesia terdiri berusul ratusan suku bangsa nan masing-masing memiliki adat, bahasa, agama, dan sistem kepercayaan yang berbeda. Secara alami, vitalitas berbangsa nan berkaitan dengan interaksi antar kelompok, mengandung potensi konflik atas perbedaan keragaman budaya tersebut.[12]

Aspek Teritorial Nusantara

[sunting
|
sunting sumber]

Faktor geografis, pengaruh dan pengaruhnya yaitu fenomena nan wajib dicermati, karena Indonesia produktif akan berbagai perigi anak kunci alam serta keanekaragaman suku bangsanya.[12]

Filosofi pancasila

[sunting
|
sunting sumber]

Pancasila
adalah kredit-biji nan mendasari berkembangnya konsep wawasan nusantara. Nilai-poin ini adalah:[12]

  1. Pelaksanaan hak asasi sosok, seperti mana kemandirian beragama; memberikan kesempatan untuk mengamalkan ibadah sesuai dengan agamanya tiap-tiap.
  2. Memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat yang makin besar ketimbang kepentingan hamba allah atau kelompok.
  3. Pengambilan keputusan berdasarkan
    musyawarah
    bikin
    mufakat.

Tujuan

[sunting
|
sunting sumber]

  1. Wawasan nusantara bagaikan konsep keluasan pikiran kebangsaan; adalah ibarat konsep privat pembangunan nasional, keamanan, kubu, dan kewilayahan.[14]
  2. Wawasan nusantara perumpamaan perspektif pembangunan; ira lingkup ketunggalan politik, kesendirian ekonomi, kesatuan sosial ekonomi, ahadiat sosial garis haluan, serta kesatuan pertahanan dan keamanan.
  3. Wawasan nusantara sebagai visi benteng dan keamanan negara; sebagai rukyat geopolitik Indonesia n domestik ruang lingkup tanah airnya sebagai satu ahadiat nan meliputi seluruh wilayahnya.[14]
  4. Wawasan nusantara sebagai visi teritorial; yang secara jelas mendefinisikan senggat-batas negara Indonesia, untuk menghindari perselisihan dengan negara setangga.

Batas dan tantangan Indonesia adalah:

  • Risalah sidang
    BPUPK
    sreg tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 membahas mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan cak bertengger dan menyebutkan beberapa pendapat para pendiri.[15]
    Dr Soepomo mengatakan negeri Indonesia terdaftar perbatasan mantan Hindia Belanda. Mohammad Yamin mengatakan bahwa daerah Indonesia termasuk Sumatra, Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Semenanjung Malaka, Timor, dan Papua Barat. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan suatu keekaan yang enggak boleh dipisahkan.[16]
    [17]
  • Ordonantie
    [18]
    (Hukum Belanda) periode 1939, menyebutkan tentang penetapan laut teritorial yang selama 3 mil laut dengan menggambar garis dasar beralaskan kontur timbul tenggelam di pulau hingga ke darat. Ketentuan ini menjadikan Indonesia bukan negara kesatuan, karena di banyak bagian laut antara pulau-pulau Indonesia (misalnya Laut Jawa dan Laut Banda) terwalak beberapa perairan internasional yang berada di asing yurisdiksi kewarganegaraan.
  • Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957 adalah pengumuman pemerintah Indonesia tentang provinsi perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia nan menyatakan:[19]
  1. Penarikan batas laut tidak juga bersendikan garis timbul tenggelam, tetapi sreg suatu garis pangkal lurus yang diukur berpokok garis yang mencantumkan tutul-titik terluar pulau-pulau nan teragendakan internal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[20]
  2. Penetapan kewedanan perairan ditingkatkan terbit 3 mil laut menjadi 12 mil laut.
  3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)[21]
    sebagai pemerintahan hukum internasional, dimana batas gugusan pulau 200 mil diukur dari garis sumber akar perairan teritorial Indonesia. Dengan Manifesto Djuanda, maka secara baku dan baku Indonesia menjadi satu keekaan dan tidak terpecah-berbunga pun.

Objektif

[sunting
|
sunting sumber]

Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua pandangan nonblok, yaitu:

  1. Tujuan nasional yang tertuang dalam perkenalan awal Undang-Undang Dasar 1945[22]
    menguraikan bahwa tujuan kedaulatan Indonesia adalah: “mencagar segenap bangsa Indonesia, mewujudkan kedamaian publik, meningkatkan pendidikan kewarganegaraan, serta ikut melaksanakan ketertiban marcapada nan berlandaskan kemerdekaan, perdamaian kuat, dan keseimbangan sosial”.[23]
    [24]
  2. Tujuan lahiriah adalah cak bagi menjamin keekaan seluruh aspek spirit baik kalimantang alias sosial.[25]
    Dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kebaikan nasional, serta maslahat wilayah, juga bagi menegakkan dan membina kesejahteraan bersama, perdamaian, dan menjunjung tinggi harkat dan status manusia di seluruh bumi.[26]

Implementasi

[sunting
|
sunting sumber]

Aspek politik

[sunting
|
sunting sumber]

Suka-suka bilang kejadian yang perlu diperhatikan dalam menerapkan wawasan nusantara:[27]

  1. Tata kehidupan ketatanegaraan diatur dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Mahajana, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang ini harus sesuai dengan undang-undang dan mengutamakan persatuan nasion. Misalnya, kerumahtanggaan pemilihan presiden, anggota
    DPR
    dan kepala provinsi harus menerapkan prinsip demokrasi dan keadilan, agar bukan merusak persatuan bangsa.[28]
  2. Pengelolaan spirit bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan syariat yang berlaku. Semua warga negara Indonesia harus memiliki dasar hukum yang sama lakukan setiap warga negara, sonder terkecuali. Di Indonesia banyak barang hukum nan dapat dikeluarkan makanya provinsi dan
    kabupaten
    intern bentuk peraturan daerah (perda) yang tak bertentangan dengan syariat kebangsaan yang berlaku.[29]
  3. Meluaskan sikap
    HAM
    dan sikap
    pluralisme
    bakal mengakurkan perbedaan suku, agama, dan bahasa, sehingga dapat menumbuhkan sikap kesabaran.
  4. Memperteguh komitmen politik kepada puak kebijakan dan rang pemerintah untuk meningkatkan kehidupan nasionalisme, persatuan dan kesatuan.
  5. Meningkatkan peran Indonesia di kancah sejagat dan memperkencang korps diplomatik bagaikan upaya menjaga wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau-pulau lain berpenghuni.

Aspek Ekonomi

[sunting
|
sunting sumber]

  1. Kepulauan ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi garis
    khatulistiwa, wilayah laut nan luas, jenggala tropis yang luas, hasil pertambangan dan minyak nan besar, serta memiliki penghuni dalam jumlah yang pas. Oleh karena itu, pelaksanaan dalam nyawa ekonomi harus berorientasi puas sektor pemerintah, pertanian, dan industri.[30]
  2. Pembangunan ekonomi harus menyerang keadilan dan kesamarataan antar daerah. Oleh karena itu, kedatangan kebebasan daerah bisa menciptakan upaya keadilan ekonomi.
  3. Pembangunan ekonomi harus menyertakan peran serta publik, antara lain dengan memberikan kemudahan kredit mikro internal peluasan usaha mungil.[31]

Aspek sosial budaya

[sunting
|
sunting sumber]

Beberapa kejadian yang perlu diperhatikan kerumahtanggaan arwah sosial budaya, adalah:

  1. Meluaskan nasib nasional yang harmonis antara masyarakat yang berlainan; n domestik hal budaya, status sosial, dan provinsi. Sebagai ideal, pemerataan pendidikan di semua kawasan dan acara wajib belajar yang harus mengutamakan distrik tertinggal.[32]
  2. Peluasan budaya Indonesia, untuk melestarikan dan memiara keberbagaian budaya Indonesia, yang bisa dijadikan daya tarik wisata yang menerimakan skor ekonomi bagi negeri. Misalnya dengan pelestarian budaya, ekspansi museum dan situs budaya.[33]

Aspek pertahanan dan keamanan

[sunting
|
sunting perigi]

Sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam aspek pertahanan dan keamanan, yaitu:

  1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus menerimakan kesempatan kepada setiap warga negara lakukan berpartisipasi. Kegiatan seperti menjaga ketertiban ajang silam, meningkatkan loyalitas sosial, melaporkan masalah keamanan kepada pihak berkuasa adalah muatan pemukim negara.[34]
  2. Membangun rasa persatuan nasion, sehingga ancaman suatu kawasan atau pulau dirasakan laksana ancaman bagi seluruh nasion. Rasa persatuan bangsa ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan nan dempet antarwarga daerah nan farik.
  3. Membangun angkatan bersenjata Barisan Kewarganegaraan Indonesia yang profesional dan menyediakan kemudahan yang memadai dan prasarana untuk kegiatan keamanan di daerah Indonesia, khususnya pulau-pulau terluar dan kewedanan perbatasan Indonesia.

Lihat pula

[sunting
|
sunting sumber]

  • Indonesia
  • Kabar Djuanda

Referensi

[sunting
|
sunting sumber]


  1. ^


    “Swantara”
    (PDF).
    Lembaga Ketenangan Kewarganegaraan (Lemhanas). December 2012. Diakses terlepas
    22 June
    2022
    .




  2. ^


    a




    b




    “Maksud Wawasan Nusantara Misal Geopolitik Indonesia, Arti dan Asal Pemikirannya”.
    Liputan 6. 17 January 2022. Diakses copot
    21 August
    2022
    .





  3. ^


    Pasaribu, Rowland B. F. “BAB 7 Wawasan Nusantara”
    (PDF).
    Universitas Gunadarma
    . Diakses tanggal
    22 June
    2022
    .





  4. ^


    Ika (10 January 2022). “Kekerabatan Ilmu permukaan bumi Usulkan Mata Pelajaran Geografi Diajarkan di Tingkat Dasar dan Semenjana”.
    Universitas Gadjah Mada
    . Diakses sungkap
    22 June
    2022
    .





  5. ^


    Echols, John M.; Shadily, Hassan (1989),
    Kamus Indonesia Inggris (An Indonesian-English Dictionary)
    (edisi ke-1st), Jakarta: Gramedia, ISBN 979-403-756-7





  6. ^


    “Hasil Pencarian – KBBI Daring”.
    kbbi.kemdikbud.go.id
    . Diakses tanggal
    2018-07-20
    .




  7. ^


    a




    b




    Situmorang, Frederick (29 January 2022). “Wawasan nusantara’ vs UNCLOS”.
    Jakarta Post. Jakarta. Diakses tanggal
    30 September
    2022
    .





  8. ^


    Arum Sutrisni Putri (15 June 2022). “Dasar Kata Wawasan Nusantara dan Kurnia Bagi Bangsa Indonesia”.
    Kompas.com.




  9. ^


    a




    b




    Suradinata, Ermaya (2005).
    Hukum Radiks Geopolitik dan Geostrategi kerumahtanggaan Kerangka Keutuhan NKRI. Jakarta: Suara minor Objektif. hlm. 12–14.





  10. ^


    Hanggoro, Hendaru Tri. “Perintis Gagasan Wawasan Nusantara”.
    Historia
    . Diakses copot
    22 June
    2022
    .





  11. ^


    Kulke, Hermann (2016). “Śrīvijaya Revisited: Reflections on State Formation of a Southeast Berbahagia Thalassocracy”.
    Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient, Persee.
    102: 45–95. doi:10.3406/befeo.2016.6231.




  12. ^


    a




    b




    c




    d




    Sunardi, R.M. (2004).
    Pembinaan Ketegaran Bangsa dalam Rancangan Memperkokoh Keutuhan Negara Kesendirian Republik Indonesia. Jakarta: Kuaternita Adidarma. hlm. 179–180. ISBN 9799824109.





  13. ^


    Damos Dumoli Agusman; Gulardi Nurbintoro (14 December 2022). “The archipelagic-state concept a quid pro quo”.
    The Jakarta Post
    . Diakses tanggal
    22 June
    2022
    .




  14. ^


    a




    b




    Widoyo, Alfandi (2002).
    Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Kebijakan dan Geopolitik. Yogyakarta: Gadjah Mada University. ISBN 9794205168.





  15. ^


    “Pembentukan Peraturan Perundang-Invitasi”.
    Pasal 9, Undang-Undang No. 12 Musim 2011.





  16. ^


    Evita, Andi Lili. Paeni, Mukhlis; Sastrodinomo, Kasijanto, ed.
    Gubernur Purwa Di Indonesia. Direktorat Album, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ISBN 978-602-1289-72-3.





  17. ^

    Iswara Kaki langit. Raditya, Peran BPUPKI dan PPKI di Seputar Musim Lahir Pancasila, Tirto.id, 1 Juni 2022

  18. ^


    “Sejarah”.
    anri.go.id
    . Diakses tanggal
    2022-11-05
    .





  19. ^


    itssin (2019-12-15). “Kenyataan Djuanda dalam Sejarah Nusantara”.
    ITS News
    (privat bahasa Inggris). Diakses tanggal
    2022-11-05
    .





  20. ^


    “DEKLARASI DJUANDA”.
    Business Law
    . Diakses rontok
    2022-11-05
    .





  21. ^


    RI, Setjen DPR. “J.D.I.H. – Dewan Perwakilan Rakyat”.
    www.dpr.go.id
    . Diakses tanggal
    2022-11-05
    .





  22. ^


    Lisfianti, Widya (2021-09-13). Daryono, ed. “Pembukaan UUD 1945: Sifat, Makna Tiap Paragraf dan Trik Pikiran Pancasila”.
    Tribunnews.com
    . Diakses terlepas
    2022-01-28
    .





  23. ^


    Maarif, Syamsul Dwi (2021-09-27). “Sistematika UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”.
    Tirto.id
    . Diakses tanggal
    2022-01-28
    .





  24. ^


    Asshiddiqie, Jimly. “Prestise Keberlakuan Penjelasan UUD 1945”.
    Hukumonline.com
    . Diakses tanggal
    2022-01-28
    .





  25. ^


    “Hari lahir Pancasila: Memori dan Maknanya”.
    www.djkn.kemenkeu.go.id
    . Diakses copot
    2022-11-05
    .





  26. ^


    “Aspek Sosial Budaya | Indonesia Baik”.
    indonesiabaik.id
    . Diakses copot
    2022-11-05
    .





  27. ^


    Sumarsono, S.; et al. (2001).
    Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Terdepan. hlm. 12–17.





  28. ^


    Ahmad (2021-10-28). “Wawasan Nusantara: Denotasi, Asas, Harapan, Kelebihan dan Implementasi”.
    Gramedia Literasi
    . Diakses tanggal
    2022-11-05
    .





  29. ^


    “Implementasi Wawasan Nusantara internal Bermasyarakat – OSF”.
    osf.io.





  30. ^


    “Implementasi wawasan nusantara menghadapi perkembangan geopolitik – lib.ui”.
    lib.ui.ac.id.





  31. ^


    “Implementasi Wawasan Nusantara kepada aparatur pemerintah dalam pembagian komoditas beras”.
    fh.unpatti.ac.id.





  32. ^


    “Implementasi Wawasan Nusantara n domestik meningkatkan rasa nasionalisme”.
    ejournal.upi.edu.





  33. ^


    “Wawasan Nusantara Konotasi, Tujuan, Isi, Implementasi dan Asas – Kewarganegaraan Katadata.co.id”.
    katadata.co.id. 2022-01-19. Diakses tanggal
    2022-11-05
    .





  34. ^


    “Implementasi Wawasan Nusantara plong Konstelasi Nasion”.
    mmc.kalteng.go.id.




Pranala luar

[sunting
|
sunting sumur]



Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_Nusantara

Posted by: soaltugas.net